Ketika Masyarakat dianggap Biang Gizi Buruk di Polman

Polewalimandar.net [Polman/18/11/2017]. – Kasus gizi buruk di Polman menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2016, merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat. Jumlah penderita gizi buruk di Polman sendiri yaitu sebanyak 46 orang dan bayi berat badan lahir rendah (BBLR) sebanyak 418 orang.

Anggota DPRD komisi IV Kabupaten Polewali Mandar dari partai Golkar, Abubakar turut berkomentar terkait kasus gizi buruk ini. Menurutnya, masyarakatlah yang menjadi biang tingginya kasus gizi buruk.

“Faktor gizi buruk karena masyarakat yang tidak paham tentang kejadian di sekitarnya sehingga gizinya kurang memadai. Mungkin juga mereka tergolong warga kurang mampu sehingga mudah terserang gizi buruk. Gizi buruk itu juga terjadi karena status sosial dan daya tangkap masyarakat kita yang masih rendah,” Jumat, 20 Oktober 2017.

Abubakar juga menampik kabar bahwa pemerintah daerah dan DPR menutup mata terkait kasus ini. “Sejauh ini saya melihat pemerintah tidak menutup mata, mereka juga sudah melakukan langkah-langkah kongkrit. Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah misalnya memfasilitasi kalau misalkan dia mau dirujuk ke Makassar. DPR juga terus memantau perkembangan penanganan gizi buruk. Saya berharap dinas terkait melakukan langkah-langkah sosialisasi kepada masyarakat. Semua berpulang kepada keluarga yang tertimpa gizi buruk tersebut,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polman, Suaib Nawawi mengatakan bahwa penyakit gizi buruk di Polewali Mandar, banyak terjadi karena kelalaian dari pihak keluarga. “Penyakit gizi buruk ini butuh penanganan medis yang cukup lama, sedangkan keluarganya tidak betah di rumah sakit, ingat rumahnya lah, ingat ternaknya lah. Jadi jangan heran kalau penyakitnya tidak bisa sembuh karena salahnya sendiri,” katanya.

Senada dengan Abu Bakar, ia juga menegaskan bahwa pihak Dinas Kesehatan telah berupaya secara maksimal melakukan pelatihan guna pencegahan gizi buruk. “Kita sudah bekerja secara maksimal dalam melakukan pelatihan-pelatihan ke kader puskesmas dan masyarakat, tentang menu makanan lokal yang diberikan kepada balita untuk mencegah bertambahnya angka penderita gizi buruk,” tegasnya.

Persepsi pemerintah yang menganggap masyarakat sebagai biang gizi buruk, sudah sangat lazim didapati di beberapa tempat, bukan hanya di Polewali Mandar. Namun, hal seperti ini tak boleh dibiarkan terus menerus. Seolah “cuci tangan”, pemerintah menyudutkan masyarakat, di tengah ketidakhadiran mereka dalam kasus yang menimpa masyarakatnya.

Dalam kasus-kasus gizi buruk yang terjadi beberapa waktu lalu tersebut, keluarga yang anaknya menderita gizi buruk, justru harus menanggung beban itu sendirian. Hanya sedikit perhatian dari pemerintah – jika bisa dikatakan tidak ada. Meski ada beberapa pihak yang turut membantu, itupun dari relawan-relawan dari masyarakat setempat.

Seperti pada kasus yang menimpa Nurmaya. Jihad, selaku pendamping Nurmaya menyayangkan sikap dan perhatian para Pendamping Keluarga Harapan (PKH). Menurutnya, PKH lah, yang seharusnya mendampingi Nurmaya. Karena kasus Nurmaya itu bagian dari program keluarga harapan yang dicanangkan oleh Kementrian Sosial.

Lebih lanjut, Jihad menambahkan, meski kinerja PKH di Polewali Mandar cukup baik, namun di beberapa wilayah, termasuk Tutar, program PKH tidak berjalan secara profesional. “Seharusnya yang berhak menerima bantuan justru tidak dapat,” tambah Jihad.

Selain ketidakhadiran pemerintah atau bisa jadi program penanggulangan yang tidak tepat sasaran, masalah gizi buruk juga disebabkan oleh pemenuhan gizi yang belum memadai, berikut ketersediaan bahan pangan. Dalam riset yang dilakukan oleh Global Nutrition pada 2016 lalu, menempatkan Indonesia berada di peringkat 108 dunia dalam hal pemenuhan gizi.

Untuk negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia hanya unggul dari Laos di peringkat 124 dan Timor Leste pada posisi 132. Padahal, negara Asia Tenggara lainnya jauh di atas Indonesia. Misalnya Thailand (46), Malaysia (47), Vietnam (55), Brunei (55), Philipina (88) dan Kamboja (95).

Pemenuhan gizi yang memadai, tentu dibarengi dengan ketersediaan pangan yang cukup. Karena pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok, yang sangat dibutuhkan tubuh setiap hari dalam jumlah tertentu sebagai sumber energi dan zat-zat gizi. Kekurangan atau kelebihan dalam jangka waktu lama akan berakibat buruk terhadap kesehatan.

Ironisnya, ketersediaan pangan di Polewali Mandar sebenarnya bisa dikatakan cukup melimpah. Polewali Mandar merupakan lumbung pangan Provinsi Sulawesi Barat. Setiap tahunnya, kabupaten ini mengalami surplus pangan. Polewali Mandar memiliki luas lahan pertanian 17.631 ha sawah dan 169. 603 ha pertanian bukan sawah . Dengan hasil produksi 205.135,27 ton padi sawah dan 8.369 ton padi ladang pada tahun 2016.

Hal ini berkebalikan dengan kenyataan yang didapati sekarang, di mana Polewali Mandar sedang dibayangi kasus gizi buruk, yang seolah tak ada habisnya. Surplus pangan malah tak menjamin pemenuhan gizi yang baik di wilayah ini. Dan kenyataan paling menggiriskan, masyarakat dibiarkan bertahan sendirian dan bahkan disudutkan sebagai biang “gizi buruk”.

Sumber : seputarsulawesi.com

Please follow and like us:
0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*